KESURUPAN MASAL DIPABRIK TEKSIL CICURUG SUKABUMI OPERASIONAL TERPAKSA BERHENTI.

Kesurupan masal terjadi di sebuah pabrik tekstil dikawasan, cidahu, cicurug, sukabumi, jawa barat. Akibatnya, ratusan karyawan lain terpaksa membubarkan diri dan tidak berkerja, lantaran mengalami ketakutan.

Guna mengantisipasi banyak korban, beberapa tokoh masyarakat dan agama turun tangan membantu menyembuhkan para karyawan yang kesurupan.

Ratusan karyawan pabrik tekstil PT. DAELAMI dikawasan cidahu cicurug sukabumi jawa barat sering tejadi kesurupan.

Kesurupan masal sering  terjadi dan membuat pihak pabrik tepaksa menghentikan oprasional.

Berdasarkan keterangan seorang karyawati, Revha, kesurupan bermula dari karyawan yang tiba - tiba berteriak, berlari dan sambil menjerit histeris.

‘’ karyawan lain yang panik tiba – tiba mengalami kesurupan. Akibatnya, kondisi tak terkendali dan karyawan terus berhamburan kemana-mana, serta sebagian lagi jatuh dan pingsan, terang revha.

Melihat kondisi seperti itu, para karyawan laki-laki dibantu tokoh masyarakat dan pemuka agama langsung turun tangan dan membantu para karyawan yang  jadi korban kesurupan.

AKIBAT KEBIJAKAN OKNUM WALIKOTA SUKABUMI AKHIRNYA MENABRAK ATURAN

Bukti Infestigasi Sukabumi, Kota Sukabumi yang begitu Sudah semeraut dengan Tata Kotanya kini malah semakin ngawur dengan Kebijakan atau Sistem yang tidak Jelas sehingga Di duga HM. MURAZ SH. MM Tubruk Aturan.

Pelaksana dari sebuah Kebijakan Sang Walikota Sukabumi adalah salah satu Staf Tapem di Kantor BKPP (Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan) Kota Sukabumi yang bernama Hj. NURAINI KOMARUDIN, SIP, M. Si.

Menurut nara Sumber yang tidak mau di sebutkan namanya, “Hj. NURAINI KOMARUDIN, SIP, M. Si. Sebelumnya adalah camat Sukalarang Kabupaten Sukabumi kemudian dimutasi ke Kantor BKPP kota Sukabumi, ± 3 bulan lamanya menjadi Staf  BKPP Kota Sukabumi lalu dengan mudahnya langsung menduduki Kursi Camat Lembur Situ Kota Sukabumi tanpa melihat Putra-Putra Terbaik yang lainnya di Wilayah Kota Sukabumi, padahal menurut surply di lapangan begitu antrinya Putra-Putra Terbaik tersebut”, begitulah tutur nara sumber, lalu dia menambahkan pembicarannya “, “Hj. NURAINI KOMARUDIN, SIP, M. Si. Adalah istri dari Kepala BKPP Kota Sukabumi yaitu H. SOLEH MAHQBULLAH”.

Dengan adanya Informasi yang di dengar maka Team DPD Persatuan Wartawan Reaksi Cepat Pelacak Kasus (PWRCPK) Provinsi Jabar Lakukan Konfirmasi kepada Hj. NURAINI KOMARUDIN, SIP, M. Si untuk menyakinkan kebenarannya, tetapi sayang Sang Camat tersebut sedang tidak ada di Tempat kerjanya, menurut sekmat Lembursitu “Bu Camat sedang keluar maka buatlah janji” akhirnya Team PWRCPK mendatangi kantor BKPP dimana Sang suaminya Hj. NK sebagai Kepala Kantor tersebut H. SOLEH MAH               QBULLAH, tetapi sama juga Kepala BKPP tidak ada di kantornya Stafnya memberi tahukan bahwa Pak Soleh Mahqbul sedang ke Jakarta kepentingan dinas. Akhinya Team PWRCPK menitifkan surat kepada Staf BKPP untuk di sampaikan Kepada Pimpinan BKPP untuk bertemu meminta keterangan mengenai Proses Mutasi dari Kabupaten ke Kota Sukabumi dan Pengangkatan Camat Lembursitu kota Sukabumi.

Setelah dua hari Team PWRCPK mendatangi Kecamatan Lembursitu dan bertemu dengan Sekmatnya lalu dia menyuruh Team untuk menunggu alasannya “Bu camat lagi Shalat”, setelah hampir 1 jam Team menunggu setelah itu datanglah Bu Camat dengan mambawa orang luar dari Pegawai Kecamatan, yang di panggil akrab oleh Bucamat RW, dan saat dia/ RW itu di Tanya oleh Team dia mengaku dari Organisasi PPM akhirnya Team PWRCPK Konfirmasi ke Bu Camat Hj. NK di damping oleh Ormas PPM dan 3 Orang Stafnya.

Pada hari Jumat Tanggal 10 Juni 2016 Saat Hj. NURAINI KOMARUDIN, SIP, M. Si di Konfirmasi Team Infestigasi PWRCPK  dia menjawab dan menjelaskan “Pada tahun 2006 bahwa saya di minta oleh yang terhormat Bapak Muraz yang waktu itu masih menjabat sebagai Asda satu di Pemkot Sukabumi dan itu bukan hanya terjadi pada sekarang ini saja, sebelumnya saya menjadi camat Cireunghas lalu menjadi Camat Sukalarang dan saya menjadi camat Lembursitu sekarang ini atas kebijakan Beliau, harusnya bapak - bapak Wartawan menanyakan kepada Beliau (HM. Muraz SH. MM Walikota Sukabumi) bukan kepada saya dan Jabatan saya di BKPP pada saat itu sebagai Staf Tapem (Tata Usaha Kepemerintahan)” begitu tutur Camat Lembursitu dengan nada bicara intonasi tinggi, lalu Bu Camat menambahkan bicaranya “ Bapak Muraz mengatakan kepada saya ‘Apabila ada yang mengutak-atik Hj. NURAINI KOMARUDIN, SIP,. M.Si sebagai Jabatan Camat, suruh menghadap saya, begitu Pa kata Beliau” demikian Bu Camat menerangkan kepada Team PWRCPK.

Di sisi lain surat dari Team PWRCPK yang di tujukan kepada Kepala BKPP Soleh Mahqbullah tidak kunjung terealisasi berulangkali mendatangi kontor BKPP Soleh mahqbullah Stafnya selalu menjawab tidak ada di tempat dan pada suatu hari Team mendatangi Kantor BKPP lagi berharap langsung bisa ketemu dengan Sang Malaikat Kepegawaian (BKPP) di Kota Sukabumi, Sayang 1000 kali sayang tidak bias menemuinya padahal Soleh Mahqbullah ada di Ruangannya tapi Lewat Kabar dari Sekretarisnya “bahwa Soleh Mahqbullah tidak mau ketemu Pa”, setelah Team menjelaskan duduk perkaranya kepada Sekretarisnya Kepala BKPP, lalu Sekretarisnya mengarahkan kepada Team PWRCPK supaya menemui Baperjakat saja, begitu kata Sekretaris Soleh M. Pada akhirnya Team PWRCPK tidak bisa bertemu dengan Pejabat bergaya Siluman yang tidak mau jujur melayani Kepada Masyarakat dan Pers, padahal Kami membutuhkan Keterangan Informasi Tentang Stafnya yang sekarang lagi Manggung di Lembursitu Kota Sokabumi.

DIKLAT SEHARI REVOLUSI MENTAL DITEKSI DINI KEBEBASAN PERS & ORGANISASI KEMASYARAKATAN

 DPD PWRCPK JABAR

Dalam rangka mempertegas peran fungsi Jurnalis dan Organisatoris, Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Wartawan Reaksi Cepat Pelacak Kasus akan melaksanakan kegiatan Diklat Sehari  “Revolusi Mental” Deteksi Dini Kebebasan PERS dan Organisasi Kemasyarakatan, giat dilaksanakan  pada tanggal 02 Juni 2016 di Kota Sukabumi ,yang di ikuti  oleh 121 Kepala Sekolah Dasar Negeri SeKota Sukabumi, “Kegiatan ini merupakan bentuk penegasan dari peran fungsi Jurnalis dan Organisatoris, sebab pada saat ini cukup banyak oknum-oknum yang bersembunyi di balik media dan ormas yang kemudian melakukan praktek yang tidak jelas terhadap unit-unit pendidikan, maka jika hal seperti itu di biarkan jelas dapat mencoreng kaum jurnalis dan organisatoris yang sebenarnya, jelas E.Ruhyana selaku Ketua DPD PWRCPK Jawa Barat kepada Bukti Investigasi, sementara di tempat yang sama Jen Jaelani selaku Panitia Pelaksana Kegiatan,menjelaskan “kegiatan ini sangat di respon kuat oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Sukabumi dan Ketua Umum DPP-PWRCPK dari Dewan Pers,  maka para Pemateri yang akan menyajikan di antaranya Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Barat dan Kominfo Pemda Sukabumi, giat ini jelas harus dilaksanakan sebab Sebelum Revolusi Mental di laksanakan oleh warga masyarakat dan atau rakyat yang berada di kawasan Negara Kesatuan Republiik Indonesia (NKRI), telah dahulu tentunya Para Pejabat Republik Indonesia melalui Kabinet Kerja-Kerja melakukan Revolusi Mental dirinya sendiri, kemudian menyusul di lakukan Revolusi Mental terhadap warga masyarakat atau Rakyat yang bekerja sama dengan tokoh masyarakat, Agama, dan tokoh Pemuda dan Tokoh Pers (sebagai Penyiaran dan pemberitaan yang bersifat wajib hukumnya dalam melaksanakan penyiaran Revolusi Mental tersebut). Akan tetapi, dalam pengawasan  yang dilakukan oleh Organisasi Persatuan Wartawan Reaksi Cepat Pelacak Kasus (PWRCPK) banyak menemukan masalah yang perlu di angkat dalam bedah kasus dan di bukukan serta di lontarkan keberbagai pihak diantaranya Media cetak dan Elektronik, seperti beberapa hal yang kita kemukakan terkait Pejabat yang harus di Revolusi Mental-nya, yaitu salah satunya Indikasi Kasus mantan Wakil Bupati Sukabumi yang semasa dinasnya diduga Menjual belikan Proyek-Proyek Pengadaan, anggaran Tahun 2011 yang di laksanakan oleh Pokja DIKNAS Kabupaten Sukabumi seperti  Paket pekerjaan : Paket Sarana Prangkat management perpustakaan elektronik Sekolah Dasar (SD), Lokasi di DIKNAS Pendidikan Kabupaten Sukabumi, sumber dana DAK bidang Pendidikan Tahun 2011, nilai HPS Rp. 7.221.900.000,- bahwa dalam berita acara hasil lelang no. 027/09/BAHP–TIKSD/pokja DISDIK/2011. Di menangkan oleh PT FURSABINA FORTUNA IDEAL. Menurut hasil epaluasi Administrasi bahwa jaminan Penawaran berlaku 35 hari kalender (HK) sedangkan menurut Rencana Kerja Satuan (RKS) yang telah dibuat dalam aturannya di berlakukan Penawaran 30HK, Pengumuman no. 027/10/UM-TIK SD/pokja.Disdik/2011 bahwa berdasarkan berita acara hasil lelang no. 027/09/BAHP-TIKSD/pokja.DISDIK/2011 di nyatakan sebagai pemenang tender adalah PT. GELORA MEGAH SEJAHTRA dan pemenang cadangan PT. FURSABINA FORTUNA IDEAL Di tingkat bawah Salah satu Oknum Kepala Desa Cisarua Goalpara Kabupaten Sukabumi, oknum tersebut di indikasikan  menyelewengkan Pupuk Subsidi untuk rakyat kepada salah satu Petani besar yang menggarap lahan-lahan bengkok milik Desa tersebut, awalnya tanah bengkok milik Desa Cisarua tersebut di garap oleh masyarakat tetapi Kepala Desa Cisarua memindahkan tanah garapan tersebut kepada orang luar Desa Cisarua yaitu kepada salah satu Petani Besar tadi, akhirnya masyarakat yang tadinya menjadi petani sekarang menjadi kuli tani bahkan tidak sedikit menjadi nganggur (tidak punya pekerjaan).

Inilah sipat-sipat subjective manusia dan pola-pola miskin tanggapan sehingga ujungnya berbudaya saling tindas, maka dari itu Organisasi Persatuan Warawan Reaksi Cepat Pelacak Kasus (PWRCPK) DPD Jawa Barat Menyajikan Materi Revolusi Mental dengan beberapa Persi yang akan di kemukakan berbagai macam sumbernya juga. 

Apa maksud dan tujuan Revolusi Mental itu sendiri, disini Kami sajikan berbagai macam Pesi atau Pengertiannya. Dimana Persi Persiden RI ke I yaitu Ir. Soekarno mengatakan Tujuan Revolusi Mental itu adalah, Mempunyai Hati Suci Bermental Baja dan semangat Elang. Mempunyai hati Suci adalah kerelaan tanpa pamrih, bermental baja adalah tegar, tabah dan pemberani dalam menghadapi kenyataan hidup, lalu semangat Elang adalah bekerja keras, semangat dan jeli.

Sedangkan Revolusi Mental Persi Persiden RI ke VII, Ir H. Jokowidodo Mengatakan Integritas, Etos kerja dan Gotongroyong.

Sedangkan dalam Islam ternyata terlebih dahulu menerbitkan dan menerangkan tiga aspek menjadi satu kesatuan yang tidak dapat di pisahkan Hadis Ibnu Majah di atas membuktikan bahwa ruang lingkup Iman mencakup tiga aspek kehidupan manusia,  yaitu meliputi seluruh isi Hati, seluruh Ucapan dan segekap laku perbuatan, keterkaitan Revolusi Mental itu sendiri yang menjelaskan demikian, Wal’Imanu aqdun bilqolbi, wal’Imanu bilisani, Wal’amalun bilarkan yang artinya Iman yang menjadi tambatan hati Menggema dalam ucapan dan segenap laku perbuatan, urayan dalam tiga Aspek tersebut adalah dimana antara Hati, Ucapan dan laku perbuatan menjadi satu paket yang akan melahirkan suatu kejujuran yang hakiki (Hakiki dalam arti Ilmu Islam).

Diteksi dini Kebebasan Pers dan Organisasi Kemasyarakatan yang maksudnya, merasakan dan melaksanakan secepatnya tentang perubahan dari kebiasaan yang selalu berbuat Negatif merugikan terhadap diri sendiri atau kepada orang lain dan secepatnya merubah pola yang Positif saling menguntungkan antara sesama.

Kebebasan Pers adalah kebebasak ber-expresi dalam Media Cetak atau Media Elektronik di mana telah di atur oleh undang-undang Pers No 40 tahun 1999, dan kode etiknya tentang Jurnalistik. Dalam BAB II Asas, Pungsi, Hak, Kewajiban dan Peranan Pers Pasal 2. Kemerdekaan Pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan perinsif-prinsif, Demokrasi, Keadilan dan supermasi Hukum. PASAL 3 ayat 1. Pers nasional adalah mempunyai pungsi sebagai Media Informasi, Pendidikan, Hiburan dan Kontrol social. Di samping Pungsi-pungsi tersebut ayat (1), Pers nasional dapat berpungsi sebagai Lembaga Ekonomi. PASAL 4 ayat 1. Kemerdekaan Pers di jamin sebagai Hak asasi warga Negara. 2. Terhadap Pers Nasional tidak di kenakan penyensoran, Pembrendelan atau Pelarangan Penyiaran. 3. Untuk menjamin kemerdekaan Pers, Pers nasional mempunyai Hak mencari, memperoleh dan menyebar luaskan gagasan Informasi. Pasal 5 ayat 2. Pers wajib melayani Hak jawab. 3. Pers wajib melayani Hak Tolak. BAB V Dewan Pers PASAL 5 ayat 2 Poin b. menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik. c. memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian dan pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan Pers. d. mengembangkan komunikasi antar Pers masyarakat dasn Pemerintah.

Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik

Penafsiran Cara-cara yang profesional adalah: a. menunjukkan identitas diri dan Medianya juga Nama wartawan yang tercantum di Boks dalam Korannya kepada narasumber; b. menghormati hak privasi; c. tidak menyuap; d. menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya; e. rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto, suara dilengkapi dengan keterangan tentang sumber dan ditampilkan secara berimbang; f. menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam penyajian gambar, foto, suara; g. tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain sebagai karya sendiri; h. penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk peliputan berita investigasi bagi kepentingan publik.

Menyalah-gunakan profesi adalah segala tindakan yang mengambil keuntungan pribadi atas informasi yang diperoleh saat bertugas sebelum informasi tersebut menjadi pengetahuan umum.

Begitu juga tentang Organisasi Kemasyarakatan yang sudash di atur dalam undang-undang no 17 tahun 2013 dimana organisasi kemasyarakatan atau Ormas adalah organisasi yang di dirikan dan di bentuk oleh masyarakat secara suka rela berdasarkan kesamaan asfirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan bertujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan NKRI yang berdasarkan Pancasila, atau tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.jelas Jejen dengan tegas.